Pemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi Melalui Sinergi Hukum dan Pasar Keuangan

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.02.04/139/SET.M.EKON.3/05/2026

Pemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi Melalui Sinergi Hukum dan Pasar Keuangan

Jakarta, 5 Mei 2026

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi berbagai risiko, Pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui sinergi kebijakan ekonomi dan penegakan hukum yang terukur. Langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk pasar modal, agar tetap kredibel dan berdaya tahan.

"Kolaborasi erat antara kebijakan ekonomi yang tepat, tata kelola yang baik, dan penegakan hukum akan menjadi fondasi bagi menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Seminar Internasional dalam rangka HUT ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) di Jakarta, Selasa (5/05).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengapresiasi peran Korps Adhyaksa sebagai pengawal hukum sekaligus mitra strategis Pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai peran tersebut semakin penting di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Di tengah gejolak tersebut, Indonesia dinilai memiliki risiko resesi yang relatif rendah dibandingkan negara lain. Berdasarkan data Bloomberg, potensi resesi Indonesia diperkirakan hanya sekitar 5%, jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, Kanada, maupun Jepang, yang menyentuh angka 30%.

Berbagai lembaga internasional juga memberikan penilaian positif terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. IMF menyebut Indonesia sebagai salah satu bright spot di kawasan Indo-Pasifik, sementara Asian Development Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 tetap berada di kisaran 5,2% dan J.P. Morgan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketahanan krisis terbaik.

Lebih lanjut, Pemerintah juga terus mendorong berbagai kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut antara lain yakni penurunan bea masuk impor LPG dan bahan baku plastik menjadi 0% untuk mendukung industri, reformasi perizinan impor, penyederhanaan persyaratan teknis, serta peningkatan kepastian layanan melalui penerapan service level agreement dan optimalisasi sistem OSS.

Di sektor pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di kisaran level 7.000 dan menunjukkan perbaikan di tengah kondisi global. Reformasi yang dilakukan antara lain peningkatan free float dari 7,5% menjadi 15%, penguatan transparansi kepemilikan manfaat akhir, serta peningkatan batas investasi bagi investor institusi seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi, yang turut mendapat respons positif dari hasil market accessibility review karena dinilai semakin terukur dan berkelanjutan. Pemerintah juga tengah menyiapkan roadmap penguatan pasar modal, termasuk rencana demutualisasi bursa untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing.

Namun demikian, Menko Airlangga menegaskan pentingnya menjaga integritas pasar modal dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk pencegahan manipulasi saham hingga praktik insider trading guna menjaga kepercayaan investor. Dalam konteks tersebut, peran aparat penegak hukum, khususnya Korps Kejaksaan, menjadi sangat penting, melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan PPATK untuk membangun sistem peringatan dini dan penanganan perkara secara terpadu.

"Khusus hari ini, selamat hari ulang tahun ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia. Mari kita bersama menjaga stabilitas, mendorong semangat penegakan hukum, dan juga penegakan hukum ini dapat melindungi aset-aset strategis negara," pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dwiarso Budi Santiarto, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi, Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi, dan Ketua Umum Persaja Asep N. Mulyana, serta jajaran Pimpinan Kejaksaan Tinggi dan Negeri. (map/tam)

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: [email protected]
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia