Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
02/03/2026 | Press release | Distributed by Public on 02/03/2026 00:51
Keanggotaan Resmi Indonesia Sebagai Negara Anggota Ke-127 Permanent Court of Arbitration
Berita
Keanggotaan Resmi Indonesia Sebagai Negara Anggota Ke-127 Permanent Court of Arbitration
Tanggal
3 Februari 2026
Keanggotaan Resmi Indonesia Sebagai Negara Anggota Ke-127 Permanent Court of Arbitration
Pada Senin, 2 Februari 2026, Indonesia telah resmi menjadi Negara Pihak (Contracting Party) Permanent Court of Arbitration (PCA). Keanggotaan ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian instrumen aksesi Kepada Kementerian Luar Negeri Belanda selaku depositary1907 Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes pada tanggal 4 Desember 2025.
1 / 1
arrow_back arrow_forward
Pada Senin, 2 Februari 2026, Indonesia telah resmi menjadi Negara Pihak (Contracting Party) Permanent Court of Arbitration (PCA). Keanggotaan ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian instrumen aksesi Kepada Kementerian Luar Negeri Belanda selaku depositary1907 Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes pada tanggal 4 Desember 2025.
Dengan berlakunya aksesi tersebut, bertepatan dengan 127 tahun berdirinya PCA, Indonesia resmi menjadi negara anggota ke-127 dalam PCA. Keanggotaan ini menegaskan komitmen Indonesia pada ketertiban hukum internasional dan penyelesaian sengketa secara damai.
Didirikan pada tahun 1899, PCA adalah organisasi internasional pertama yang fokus pada perdamaian dunia melalui hukum. Berpusat di Peace Palace, Den Haag. PCA saat ini telah berkembang menjadi lembaga arbitrase modern yang menangani berbagai sengketa internasional. PCA memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase, konsiliasi, fact-finding commissions of inquiry, serta prosedur penyelesaian sengketa lainnya yang melibatkan negara, entitas negara, organisasi internasional, maupun pihak swasta. Selain itu, PCA juga menyediakan program peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi pejabat pemerintah, praktisi, dan profesional dari negara anggotanya dalam hal yang berkaitan dengan arbitrase internasional dan penyelesaian sengketa.
Keanggotaan Indonesia dalam PCA dapat membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa internasional, meningkatkan peran Indonesia dalam pengembangan hukum internasional, membuka peluang bagi Indonesia untuk menominasikan para ahli hukum Indonesia sebagai arbitrator di PCA, mendukung posisi runding Indonesia dalam penyusunan perjanjian internasional dalam aspek penyelesaian sengketa, dan mendukung kepentingan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional yang serupa seperti, ICSID, ICJ, dan UNCITRAL.
Melalui keanggotaan Indonesia pada PCA, diharapkan Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam dunia hukum internasional, terutama dalam hal penyelesaian sengketa dan pembentukan norma hukum global.
Sumber: Kementerian Luar Negeri RI
Kembali Ke List
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia published this content on February 03, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on February 03, 2026 at 06:51 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]